CONTOH-CONTOH
KONFLIK

OLEH:
MUHAMMAD FIKRI
XI TSM 2
Ribuan warga
mengungsi hindari konflik agama di Filipina Selatan
Mereka
ketakutan setelah 180 warga telah disandera oleh pasukan pemberontak MNLF yang
Senin kemarin menyerbu Zamboanga.

Kondisi warga yang mengungsi di daerah pesisir di Pulau Mindanao, Filipina, Rabu (11/9). Warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal dan lebih memilih mengungsi karena takut menjadi korban konflik antara militer dan pasukan pemberontak Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) yang telah terjadi beberapa hari terakhir.
200 Orang
serang lahan eks PTPN II pakai panah dan senjata tajam

Konflik di
lahan eks PTPN II. ©2013 Merdeka.com
Berita
Terkai
Perebutan lahan eks hak guna usaha (HGU) PT Perkebunan
Nusantara (PTPN) II di Sumatera Utara, tak henti-hentinya memicu konflik.
Teranyar, Selasa (3/8) pagi, sekitar 200 orang menyerang dan merusak bangunan
di atas lahan yang diperebutkan di Jalan Muara, Desa Amplas, Percut Sei Tuan,
Deli Serdang.
Para penyerang membawa senjata tajam dan panah. Mereka menyerang merusak bangunan di lokasi itu, sehingga warga yang kebetulan berada di sana lari terbirit-birit.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 13 unit bangunan rumah yang didirikan di atas lahan garapan itu rusak. Beberapa di antaranya dibakar, sebagian lainnya diruntuhkan.
Hingga tengah hari, puluhan polisi dari Polsek Percut Sei Tuan dan Polresta Medan masih berjaga di lokasi itu. Mereka mengantisipasi adanya aksi kekerasan susulan.
"Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat Kompak Bersatu dengan pihak PT Graha Bangun Lestari. Kedua kelompok ini mengklaim lahan ini milik mereka. Kita di sini mencegah konflik lanjutan, sedangkan yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur hukum," jelas Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Ronald Sipayung di lokasi kejadian, Deli Serdang.
Bangunan yang dirusak didirikan kelompok masyarakat Kompak Bersatu di atas lahan sekitar 5 hektare, yang merupakan lahan yang akan dilepaskan dari HGU PTPN II. Kelompok ini menyatakan berhak atas lahan itu, namun pihak PT Graha Bangun Lestari juga mengklaimnya.
Bentrok yang dipicu perebutan lahan garapan di tempat ini sudah berulang kali terjadi. Konflik serupa juga berlangsung di lokasi-lokasi lain yang disebut akan dilepaskan HGU-nya. Diduga mafia tanah, dari level tinggi hingga terendah, bermain untuk menguasai lahan yang luasnya sekitar 5.000-an hektare itu
Para penyerang membawa senjata tajam dan panah. Mereka menyerang merusak bangunan di lokasi itu, sehingga warga yang kebetulan berada di sana lari terbirit-birit.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun, 13 unit bangunan rumah yang didirikan di atas lahan garapan itu rusak. Beberapa di antaranya dibakar, sebagian lainnya diruntuhkan.
Hingga tengah hari, puluhan polisi dari Polsek Percut Sei Tuan dan Polresta Medan masih berjaga di lokasi itu. Mereka mengantisipasi adanya aksi kekerasan susulan.
"Konflik ini terjadi antara kelompok masyarakat Kompak Bersatu dengan pihak PT Graha Bangun Lestari. Kedua kelompok ini mengklaim lahan ini milik mereka. Kita di sini mencegah konflik lanjutan, sedangkan yang merasa dirugikan dipersilakan menempuh jalur hukum," jelas Kapolsek Percut Sei Tuan AKP Ronald Sipayung di lokasi kejadian, Deli Serdang.
Bangunan yang dirusak didirikan kelompok masyarakat Kompak Bersatu di atas lahan sekitar 5 hektare, yang merupakan lahan yang akan dilepaskan dari HGU PTPN II. Kelompok ini menyatakan berhak atas lahan itu, namun pihak PT Graha Bangun Lestari juga mengklaimnya.
Bentrok yang dipicu perebutan lahan garapan di tempat ini sudah berulang kali terjadi. Konflik serupa juga berlangsung di lokasi-lokasi lain yang disebut akan dilepaskan HGU-nya. Diduga mafia tanah, dari level tinggi hingga terendah, bermain untuk menguasai lahan yang luasnya sekitar 5.000-an hektare itu
Konflik
pertambangan
ulah
petinggi partai

Ketua komisi
untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KontraS) Haris Azar mengatakan,
maraknya kekerasan di daerah yang disebabkan konflik pertambangan, adalah ulah
para petinggi partai politik. Parpol yang sudah punya kedudukan di DPRD maupun
pemerintahan daerah, punya andil dalam aksi penjarahan sumber daya alam Indonesia.
"Mereka (para petinggi parpol) sudah membuat kesepakatan dengan para pengusaha, untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di Indonesia," kata Haris Azar di YTKI, Selasa (15/1).
Menurutnya, wajar kalau masyarakat marah karena merasa dirugikan. Namun aparat hukum yang merupakan korporasi dari mereka, akhirnya membubarkan masyarakat dengan paksa.
"Karena ketidakadilan itu, penjarahan tambang di mana-mana, masyarakat marah tapi aparat membubarkan paksa dan akhirnya di sini terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.
Kontrak politik seperti ini, lanjut Haris, memang susah untuk dicegah karena antara partai dan para pengusaha membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Seperti untuk dana kampanye, itu bisa saja sumbangan dari para pengusaha.
"Tidak hanya partai yang berkuasa saja, ada partai oposisi dan koalisi menguasai beberapa daerah," imbuhnya.
Haris Azar pun berharap KPU harus benar-benar teliti dalam menilai sumber dana kampanye dari parpol, calon kandidat pejabat, dan lainnya.
"KPK juga saya harap bisa menindak karena ini juga bagian dari korupsi," pungkasnya.
"Mereka (para petinggi parpol) sudah membuat kesepakatan dengan para pengusaha, untuk mengeruk harta kekayaan yang ada di Indonesia," kata Haris Azar di YTKI, Selasa (15/1).
Menurutnya, wajar kalau masyarakat marah karena merasa dirugikan. Namun aparat hukum yang merupakan korporasi dari mereka, akhirnya membubarkan masyarakat dengan paksa.
"Karena ketidakadilan itu, penjarahan tambang di mana-mana, masyarakat marah tapi aparat membubarkan paksa dan akhirnya di sini terjadi pelanggaran HAM," ujarnya.
Kontrak politik seperti ini, lanjut Haris, memang susah untuk dicegah karena antara partai dan para pengusaha membuat perjanjian yang saling menguntungkan. Seperti untuk dana kampanye, itu bisa saja sumbangan dari para pengusaha.
"Tidak hanya partai yang berkuasa saja, ada partai oposisi dan koalisi menguasai beberapa daerah," imbuhnya.
Haris Azar pun berharap KPU harus benar-benar teliti dalam menilai sumber dana kampanye dari parpol, calon kandidat pejabat, dan lainnya.
"KPK juga saya harap bisa menindak karena ini juga bagian dari korupsi," pungkasnya.
Bom di
sebuah pasar tewaskan 15 jiwa dan 20 luka-luka
Konflik
Pakistan terus berlanjut. Pada hari ini sedikitnya 15 jiwa dan 20 luka-luka
akibat ledakan bom di Peshawar.

Petugas saat sedang mengidentifikasi mobil yang hancur akibat terkena bom yang meledak di kawasan pasar Fauji, Peshawar, Pakistan, Senin (17/12).
Ricuh,
demonstran lempari batu ke rumah dinas Gubernur Jabar

Ratusan demonstran dari Gerakan Masyarakat Bawah
Indonesia (GMBI) mengepung rumah dinas, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan.
Aksi unjuk rasa ini sempat berlangsung ricuh. Mereka tetap ngotot ingin bertemu
gubernur dan malah menyerang barikade polisi.
Baku hantam pun tak terhindarkan. Mereka saling serang. Batu yang ada di sekitar massa sempat dilayangkan ke rumah gubernur, massa menyebut lemparan balasan pun terjadi dari dalam. Akibatnya empat orang mengalami luka-luka.
Situasi panas itu berlangsung sekitar 5 menit. Mereka mereda setelah kendaraan taktis menggunakan water canon menyemprotkan air. Pantauan merdeka.com hingga pukul 14.30 WIB, massa masih menduduki depan Gedung Negara Pakuan.
Namun situasi sekarang sudah jauh lebih reda. Jalan yang sebelumnya diblokir, separuhnya sudah dibuka. Ketua Umum GMBI M Fauzan Rachman mengatakan, empat orang yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan.
"Mereka mengalami luka-luka, ada empat, sekarang dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medisnya," katanya, Kamis (10/10). Menurut dia anggota tersebut mengalami luka di bagian kepala.
Hingga kini massa masih menduduki rumah gubernur. Mereka berorasi menyampaikan beberapa tuntutan seperti pertanggungjawaban gubernur tentang adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang justru membuat korupsi menjamur karena tidak adanya transparansi.
Salah satu contohnya Kadispenda Jabar Bambang Heryanto yang terbukti korupsi dan dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Menurut dia jika tidak mengambil langkah strategis, ia menyuarakan untuk membubarkan LPSE karena tidak sesuai dengan UU keterbukaan publik dan UU tentang peran serta masyarakat.
Baku hantam pun tak terhindarkan. Mereka saling serang. Batu yang ada di sekitar massa sempat dilayangkan ke rumah gubernur, massa menyebut lemparan balasan pun terjadi dari dalam. Akibatnya empat orang mengalami luka-luka.
Situasi panas itu berlangsung sekitar 5 menit. Mereka mereda setelah kendaraan taktis menggunakan water canon menyemprotkan air. Pantauan merdeka.com hingga pukul 14.30 WIB, massa masih menduduki depan Gedung Negara Pakuan.
Namun situasi sekarang sudah jauh lebih reda. Jalan yang sebelumnya diblokir, separuhnya sudah dibuka. Ketua Umum GMBI M Fauzan Rachman mengatakan, empat orang yang mengalami luka dilarikan ke rumah sakit untuk perawatan.
"Mereka mengalami luka-luka, ada empat, sekarang dibawa ke rumah sakit untuk penanganan medisnya," katanya, Kamis (10/10). Menurut dia anggota tersebut mengalami luka di bagian kepala.
Hingga kini massa masih menduduki rumah gubernur. Mereka berorasi menyampaikan beberapa tuntutan seperti pertanggungjawaban gubernur tentang adanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) yang justru membuat korupsi menjamur karena tidak adanya transparansi.
Salah satu contohnya Kadispenda Jabar Bambang Heryanto yang terbukti korupsi dan dijebloskan ke Lapas Sukamiskin. Menurut dia jika tidak mengambil langkah strategis, ia menyuarakan untuk membubarkan LPSE karena tidak sesuai dengan UU keterbukaan publik dan UU tentang peran serta masyarakat.
Konflik
sosial di Indonesia dipicu ketidakadilan

Ketidaktegasan
aparat juga memicu konflik sosial.
JAKARTA (WIN): Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla
mengatakan, 10 dari 15 konflik sosial yang pernah melanda rakyat Indonesia
sejak merdeka dipicu merebaknya ketidakadilan yang terjadi di Tanah Air.
Konflik sosial bisa terjadi karena berbagai macam seperti ketidakadilan
ekonomi, politik dan agama.
“Saya
menghitung ada 15 kali terjadi konflik sosial yang besar sejak Indonesia
merdeka, 10 dari konflik itu karena ketidakadilan,” kata Jusuf Kalla saat
berbagi pengalaman dalam menyelesaikan konflik seperti di Aceh dan Poso pada
Konferensi Nasional Kearifan Lokal di Jakarta, Kamis (29/8/13).
Pada acara
yang dibuka Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri tersebut, pria yang akrab
disapa JK itu mencontohkan konflik sosial yang melanda masyarakat Aceh, Poso
dan Ambon bukan berakar pada masalah agama. “Penyebabnya ketidakadilan. Karena
itu, untuk penyelesainnya ya pemerintah harus adil.”
Selain itu,
konflik yang terjadi tidak selalu bisa diselesaikan dengan kearifan lokal,
tergantung apa sebabnya. Misalnya konflik di Kalimantan yang terpicu masalah
sosiologi orang atau di Poso. “Itu tidak bisa diselesaikan dengan adat.”
Masalah
agama, menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu, adalah konflik yang
paling susah dihentikan, karena tidak ada yang netral. Semua berpihak, sehingga
susah selesai. Maka, penyelesaiannya secara sederhana yaitu lewat agama juga.
Saat ini
konflik lebih cepat terjadi karena faktor kemajuan teknologi. Contohnya konflik
akibat menyebarkan pesan singkat (SMS), sehingga dua daerah saling menyerang.
“Jadi teknologi juga mempercepat konflik, karena itu untuk menangkalnya tidak
bisa rapat adat dulu. Masak sudah habis orang meninggal baru ditangkal.”
Konflik
sosial juga terjadi karena ketidaktegasan, seperti akibat pilkada yang
mengakibatkan kantor bupati dibakar, tetapi pelakunya tidak ditangkap.
Ketidaktegasan itu menjadi preseden buruk, karena orang bisa beranggapan
melakukan tindakan yang merusak tidak ditindak tegas, sehingga semakin mudah
terjadi konflik.
“Karenanya,
kearifan lokal penting untuk menjaga harmoni supaya tidak terjadi konflik.
Kalau sudah terjadi konflik, maka penyelesaiannya tergantung sebabnya. Jika
dipicu masalah ekonomi, selesaikan dengan cara ekonomi, kalau politik dengan
politik,” kata JK.(win10)
Rabu, 11 September
2013 14:01:43
Mereka ketakutan
setelah 180 warga telah disandera oleh pasukan pemberontak MNLF yang Senin
kemarin menyerbu Zamboanga.
Rabu, 4 September
2013 20:00:00
Dia sudah
meminta orang yang punya kepentingan sosialisasi lebih soft (lembut), lebih
kultural mereka menafikan.
Rabu, 4 September
2013 17:45:01
Langkah itu
ditempuh bila semua pihak bisa diajak musyawarah bersama.
Selasa, 3 September
2013 12:34:44
Perebutan
lahan antara warga dengan perusahaan itu, menyisakan belasan rumah ludes
terbakar dan rata dengan tanah.
Selasa, 16 Juli 2013
12:12:00
Lebih dari
55.000 warga melarikan diri hingga ratusan kilometer menghindari perang antara
pemerintah dan pemberontak.
Kamis, 4 April 2013
12:29:14
Tak hanya
penanganan kasus saja, terhadap pelaku pun memiliki penanganan yang beda.
Selasa, 26 Maret 2013
20:12:04
Aktris
Hollywood Angelina Jolie diutus PBB untuk mengatasi kasus pemerkosaan di daerah
konflik di Republik Kongo.
Rabu, 20 Maret 2013
12:21:07
SBY menjadi
pembicara dalam Jakarta International Defence Dialogue di JCC, Senayan.
Selasa, 19 Februari
2013 16:37:09
Kata Menhan
Purnomo, potensi konflik cukup banyak terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia.
Jumat, 8 Februari
2013 14:13:18
"Sudah
keluar surat keputusan saya sebagai Menko tentang tim terpadu," kata Djoko
Suyanto.
Selasa, 29 Januari
2013 15:11:03
"Inpres
jangan Kamnas dong, kalau acuannya supaya tidak menimbulkan kerancuan,"
ujar TB Hassanudin.
Selasa, 15 Januari
2013 13:20:08
"Mereka
membuat kesepakatan dengan para pengusaha, untuk mengeruk harta kekayaan yang
ada," kata Haris Azar.
Rabu, 9 Januari 2013
13:17:08
Purnomo
mengatakan, pembangunan kantor ini disesuaikan dengan kondisi terkini di
masyarakat.
Senin, 7 Januari 2013
15:46:23
"Presiden
memerintahkan penegakan hukum agar keamanan dan kenyamanan bisa terjamin,"
kata Djoko Suyanto.
Senin, 17 Desember
2012 17:49:29
Konflik
Pakistan terus berlanjut. Pada hari ini sedikitnya 15 jiwa dan 20 luka-luka
akibat ledakan bom di Peshawar.
Kamis, 6 Desember
2012 16:08:58
Kasus isu
penculikan anak yang beredar lewat SMS membuat warga marah. Warga mengamuk dan
menghabisi nyawa lima orang.
Jumat, 30 November
2012 13:17:12
Dalam
beberapa konflik di Indonesia, warga kerap tersulut emosinya akibat kabar yang
disebarkan melalui sosial media.
Jumat, 30 November
2012 09:55:46
Pertemuan
itu akan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB di Istana Negara.
Kamis, 29 November
2012 16:48:02
Sampai
November 2012, 865 PMKS yang terjaring Dinas Sosial. Angka ini meningkat dari
tahun sebelumnya sebanyak 600 orang
Jumat, 23 November
2012 10:20:26
Bhabinkamtibmas
merupakan anggota Polri yang berfungsi sebagai mediator konflik.
Rabu, 21 November
2012 10:27:00
Tamrin juga
mengkritik pemerintah yang lamban dalam menangani konflik sosial yang terjadi.
Rabu, 21 November
2012 09:57:44
"Dua
provinsi itu menunjukkan pengalaman yang berbeda pasca-konflik," ujar Tri
Susdinarjanti.
Jumat, 16 November
2012 16:50:38
Mereka
bersama-sama berteriak di depan Kedutaan Besar Israel di Seoul dengan berkata,
"Israel adalah bangsa teroris."
Jumat, 16 November
2012 13:10:05
Sifat
komunalisme juga tumbuh kuat di masyarakat dengan melihat orang yang bukan
kelompoknya sebagai musuh.
Kamis, 8 November
2012 11:47:57
"Keadilan
dan kemakmuran harus diperbaiki," kata JK.
Selasa, 6 November
2012 14:24:15
Pertemuan
ini dihadiri sekitar 14 negara atau 21 organisasi Asia.
Selasa, 17 Juli 2012
18:28:26
"Kami
menemukan solusi terbaik saat menangani Aceh dan konflik kelompok di Ambon dan
Poso," kata SBY.
Kamis, 26 April 2012
13:33:47
Situasi
yang panas menjelang Pemilu akan mengganggu kinerja pembangunan nasional.
Selasa, 3 April 2012
11:03:53
Selain RUU
Penanganan Konflik Sosial, DPR juga akan mengesahkan RUU Pendidikan Tinggi.
0 komentar:
Posting Komentar