DESA KORLEKO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten (Widjaja, 2003 : 3). Pemerintahan  Desa perlu memiliki pemimpin yang memberikan pembinaan kepada masyarakatnya dalam menyelenggaraan roda pemerintahan, dalam ketentuan peraturan pemerintah tentang Desa bahwa Pemerintah mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap anggota masyarakat Desa mempunyai kepentingan pokok yang hampir sama, maka mereka selalu bekerja sama atau bergotong royong untuk mencapai kepentingan-kepentingan mereka. Seperti waktu mendirikan rumah, upacara pesta perkawinan, memperbaiki jalan Desa, dan sebagainya. Maka disini kita memerlukan seorang pemimpin untuk mengatur semua kegiatan gotong royong agar tidak terjadi kesalah pahaman diantara sesama masyarakat desa. Namun tidak hanya kegiatan gotong royong saja tapi disegala bidang juga dibutuhkan seorang pemimpin untuk kemajuan dan perubahan yang diharapkan bersama. Seorang pemimpin tidak hanya memiliki kecakapan dalam memimpin, namun kecakapan dalam menjalankan kekuasaan dan wewenangnya juga diperlukan agar tidak terjadi suatu kesalahan yang tidak diinginkan.

Setiap masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang. Sebagai suatu proses, baik kekuasaan maupun wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata atau potensial. Kekuasaan sebagai unsur yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat. Penilaian baik atau buruk senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau disadari oleh masyarakat karena kekuasaan sendiri mempunyai sifat yang netral, maka menilai baik atau buruknya harus dilihat pada penggunaannya bagi keperluan masyarakat. Kekuasaan senantiasa ada pada masyarakat baik yang bersahaja maupun yang sudah besar atau rumit susunannya. Akan tetapi walaupun selalu ada, kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.

Dalam hal ini kekuasaan yang dimiliki seorang kepala Desa dapat memberikan pengaruh yang  besar terhadap masyarakat yang dipimpinnya misalnya keamanan Desa, dimana seorang kepala Desa membuat peraturan kegiatan ronda, bagi yang tidak mengikuti akan terkena sanksi. Begitu juga dengan wewenang yang dimilikinya bahwa pemerintah Desa mempunyai hak untuk membina kehidupan masyarakat Desa, membangun kesejahteraan masyarakatnya, membina perekonomian Desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, mendamaikan perselisihan masyarakat Desa dan menetapkannya sebagai peraturan Desa.

Seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam pasal 206 yang terdapat dalam buku (Marsono, 2005 : 283) bahwa “urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkn pengaturannya kepada Desa dan urusa pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang–undangan diserahkan kepada Desa”. Dengan otonomi yang di berikan oleh Pemerintah pusat maka kepala Desa berhak membawa Desa tersebut kearah yang diinginkannya.

Kekuasaan dan wewenang tidaklah jauh berbeda karna kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah, kekuasaan harus mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang, (Soerjono Soekanto, 2005 : 280). Dari sini kita bisa lihat bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimiliki oleh seorang Kepala Desa tidak bisa di pisahkan. kekuasaan dan wewenang merupakan kekuasaan yang nyata, yang bisa membawa desa tersebut kearah perubahan. Akan tetapi kekuasaan dan wewenang yang dimiliki seorang Kepala Desa tidak selamanya akan berjalan bersamaan atau beriringan ada kalanya kekuasaan lebih dominan dari wewenang begitu juga sebaliknya.

Begitu juga dengan Kepala Desa Korleko bahwa kekuasaan dan wewenang yang dimilikinya merupakan kekuatan yang bisa membawa Desa tersebut kearah yang lebih baik. Namun kekuasaan dan wewenang yang dimiliki kepala desa korleko tidak selamanya berjalan beriringan, terkadang Kepala Desa Korleko lebih dominan menggunakan kekuasaannya dalam memimpin masyarakatnya, begitu juga sebaliknya.

B.  Fokus Penelitian

Melihat situasi Desa Korleko saat ini ada beberapa program yang di terapkan pemerintah Desa, salah satunya yaitu kebersiha lingkungan Desa Korleko, dimana melihat masyarakat yang membuang sampah dipinggir jalan atau kedalam selokan-selokan air, sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang lain. Melihat situasi seperti ini pemerintah Desa mumbuat kebijakan untuk mengadakan bak sampah  dengan tujuan masyarakat tidak membuang sampah sembarangan.

Dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada program kepala desa yaitu kebersihan lingkungan  Desa Korleko, karena terkait dengan judul  yang penulis angkat yaitu  “KEPALA DESA : ANTARA KEKUASAAN DAN WEWENANG”, untuk itu penulis sangat ingin sekali meneliti masalah kekuasaan dan wewenang Kepala Desa, yaitu manakah yang lebih dominan antara kekuasaan dan wewenang ketika Kepala Desa menjalankan kepemimpinannya di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu : Manakah yang lebih dominan antara kekuasaan dan wewenang ketika seorang Kepala Desa Korleko menjalankan kepemimpinannya di Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dominan antara kekuasaan dan wewenang ketika Kepala Desa Korleko menjalankan kepemimpinannya.

E.  Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada dua macam manfaat yang diperoleh yaitu kegunaan teoritis dan praktis.

Kegunaan Teoritis

a.      Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berharga dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang pemerintahan

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat merangsang peneliti lain untuk meneliti aspek-aspek yang belum terjangkau dalam penelitian ini.

Kegunaan Praktis

Informasi penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi:

a.      Peneliti, diharapkan  hasil penelitian ini dapat memperkaya dan menambah wawasan mengenai ilmu kepemimpinan dalam pemerintahan.

b.     Kepala Desa, dapat meningkatkan kepemimpinan Kepala Desa terhadap pembangunan di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dan dapat juga dimanfaatkan sebagai bahan masukan bagi Kepala Desa dalam meningkatkan kinerjanya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A.   Kekuasaan dan Wewenang

Kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain untuk mencapai sesuatu dengan cara yang diinginkan. Studi tentang kekuasaan dan dampaknya merupakan hal yang penting dalam masyarakat. Karena kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, maka mungkin sekali setiap interaksi dan hubungan sosial dalam suatu organisasi melibatkan penggunaan kekuasaan,

(http://agandiasmara.blogspot.com/2009/10/kekuasaan-dan-wewenang.html, Kekuasaan dan Wewenang Diakses 07- November-2009,)

Menurut Max Weber, dalam Miftah Thoha (2003) kekuasaan itu sebagai suatu kemungkinan yang membuat seorang aktor didalam suatu hubungan sosial berada dalam suatu jabatan untuk melaksanakan keinginanya sendiri dan menghilangkan halangan.

Secara sosiologis konsep kekuasaan tidak mempunyai bentuk tertentu. Setiap kualitas atau keadaan mungkin menempatkan suatu pihak pada posisi tersebut, sehingga dapat menuntut ketaatan dari pihak lainnya. Konsep dominasi sifatnya lebih terjabarkan dengan kemungkinan bahwa perintah ditaati. Konsep disiplin mencakup hakikat alamiah kepatuhan massa yang tidak kritis sifatnya, ( Soerjono Soekanto, 2002 : 71 )

Kekuasaan didalam masyarakat pada hakikatnya tergantung dari jumlah serta intensitas pengaruh bermacam-macam pola hubungan masyarakat, dimana tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok akan mengalami perubahan perilaku orang atau kelompok lain. Max Weber mengatakan, kekuasaan adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.( http://efitadewiblogq.blogspot.com /2009/10/teori-kekuasaan-dan-wewenang-dalam.html, Teori Kekuasaan dan Wewenang dalam Kehidupan Sehari-hari., Diakses tanggal 23 juli 2010 ).

Kekuasaan amat erat hubungannya dengan wewenang. Tetapi kedua konsep ini harus dibedakan. Kekuasaan melibatkan kekuatan dan paksaan, wewenang merupakan bagian dari kekuasaan yang cakupannya lebih sempit. Wewenang tidak menimbulkan implikasi kekuatan. Wewenang adalah kekuasaan formal yang dimiliki oleh seseorang karena posisi yang dipegang dalam organisasi. Jadi seorang bawahan harus mematuhi perintah pemimpinnya karena posisi pemimpin tersebut telah memberikan wewenang untuk memerintah secara sah. (Soerjono Soekanto, 2005 : 265-266)

Sebagai mana halnya dengan kekuasaan, maka wewenang juga dapat dijumpai dimana-mana, walaupun tidak selamanya kekuasaan dan wewenang berada disatu tangan, dengan wewenang yang dimaksudkan sebagai suatu hak yang telah ditetapkan dalam tata tertib sosial untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan-keputusan mengenai masalah-masalah penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan kata lain, seorang yang mempunyai wewenang bertindak sebagai orang yang memimpin atau membimbing orang banyak. Apabila orang membicarakan tentang wewenang, maka yang dimaksud adalah hak yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang.(http://wartawarga.gunadarma.ac.id/2009/12/kekuasaandanwewenang3/,Kekuasaan dan Wewenang. Diakses tanggal 23 juli 2010, )

Kekuasaan dan wewenang senantiasa menempatkan individu pada posisi atas dan posisi bawah dalam struktur, karena wewenang itu adalah sah, maka setiap individu yang tidak tunduk terhadap wewenang yang ada akan terkena sangsi. Wewenang adalah kekuasaan yang syah untuk melaksanakan peranan sesuai dengan jabatan untuk mewujudkan harapan-harapan selaras dengan budaya komunitas. Wewenang merupakan wahana untuk memasyarakatkan nilai-nilai dan norma-norma dalam budaya dari suatu komunitas.Oleh karena kekuasaan selalu memisahkan dengan tegas antara penguasa dan yang dikuasai maka dalam masyarakat selalu terdapat dua golongan yang saling bertentangan.  ( George Ritzer, 2003 : 26 )

Adanya wewenang hanya dapat menjadi efektif apabila didukung dengan kekuasaan yang nyata. Akan tetapi acapkali terjadi bahwa letaknya wewenang yang diakui oleh masyarakat dan letaknya kekuasaan yang nyata, tidak di satu tempat atau tidak berada di satu tangan. Adanya kekuasaan dan wewenang pada setiap masyarakat, merupakan gejala yang wajar. Walaupun wujudnya kadang-kadang tidak disukai oleh masyarakat itu sendiri, karena sifatnya yang mungkin abnormal menurut pandangan Masyarakat yang bersangutan. Setiap Masyarakat memerlukan suatu faktor pengikat atau pemersatu yang terwujud dalam diri seseorang atau sekelompok orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang tadi. (Soerjono Soekanto, 2005 : 267)

       

B.     Kepemimpinan

Kepemimpinan adalah sekumpulan dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk didalamnya kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta merasa tidak terpaksa.

(http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/04/wewenangkepemimpinanditinjadri.html, wewenang kepemimpinan ditinjau dari segi sosiologi, Diakses tanggal 23 juli 2010  )

Dalam suatu organisasi kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu,

(http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/04/wewenang-kepemimpinanditinjau-dari.html, wewenang kepemimpinan ditinjau dari segi sosiologi, Diakses tanggal 23 juli 2010  )

Dalam pembentukan kelompok biasanya membutuhkan pemimpin. Beberapa individu atau kelompok kecil harus mengartikulasikan dan mengkodifikasikan kelompok yang lebih besar, mempormulasikan program, dan mengorganisasikan orang-orang yang dibelakangnya. Pada kenyataanya, bangkitnya sebuah gerakan pembangkangan memang ditentukan oleh keberadaan pemimpin dan kemampuannya untuk menjalani fungsinya, ( Dean G. Pruitt & Jeffrey Z. Rubin, 2009 : 49).

Menurut George R. Terry, dalam Miftah Thoha (2003) mengatakan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mengetahui untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan kadangkala diartikan sebagai pelaksana otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu persoaalan bersama.           

Masalah kepemimpinan adalah salah satu masalah public. Sedangkan masalah publik adalah suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan atau ketidakpuasan pada sebagian orang yang menginginkan pertolongan atau perbaikanKepemimpinan dalam pengertian umum adalah suatu proses ketika seorang pemimpin (direct), membimbing (guides), mempengaruhi (influence) atau mengontrol (control) pikiran, perasaan, atau tingkah laku orang lain (RB. Khatib pahlawan kyo, 2005 : 22).

Kepemimpinan ada yang bersifat resmi dan tidak resmi. Kepemimpinan yang beersifat resmi yaitu kepemimpinan yang tersimpul di dalam suatu jabatan. Sedangkan kepemimpinan yang bersifat resmi yaitu adanya pengakuan daari masyarakat karna kemampuan seseorang untuk menjalankan kepemimpinan, perbedaan antara kepemimpinan yang bersifat formal dan non formal, diman kepemimmpinan yang brsifat formal dijalankan atas landasan-landasa atau peraturan-peraturan. Sehingga daya cakupanya lebih sempit. Kepemimpinan yang bersifat non formal cakupannya lebih luas dan tanpa batas-batas resmi, karna kepemimpinan yang demikian didasarkan atas pengakuan dan kepercayaan masyarakat. (soejono soekanto, 2005 : 288).

C.  Kepemimpinan Kepala Desa

Desa adalah suatu wilayah yang di tempati sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dari Camat  dan berhak menjalankan Rumah Tangganya sendiri dalan ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, (H. AW. Widjaja, 2002 : 19). Desa dituntut harus mampu merencanakan pembangunan menggerakkan masyarakat untuk berpartisifasi serta meningkatkan prakarsa dan swadaya gotong-royong dalam rangka meningkatkan kwantitas maupun kwalitas pembangunan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dalam   Marsono (2005), disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 dalam psal 206 juga mengatakan bahwa “urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Kabupaten / Kota yang diserahkn pengaturannya kepada Desa dan urusa pemerintah lainnya yang oleh peraturan perundang–undangan diserahkan kepada Desa”. Dengan otonomi yang di berikan oleh Pemerintah pusat maka kepala Desa berhak membawa Desa tersebut kearah yang diinginkannya.

Dengan Otonomi yang di berikan  kepada Pemerintah Desa maka desa semakin dituntut kesiapannya baik dalam hal merumuskan Kebijakan Desa (dalam bentuk Perdes), merencanakan pembangunan desa yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dalam memberikan pelayanan rutin kepada masyarakat. Demikian pula dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Dengan demikian, maka cepat atau lambat desa-desa tersebut diharapkan dapat menjelma menjadi desa-desa yang otonom, yakni masyarakat desa yang mampu memenuhi kepentingan dan kebutuhan yang dirasakannya.

System pemerintahan Desa menurut undang-undag Nomer 5 tahun 1979 yang disebut dengan pemrintahan Desa adalah kepala Desa. Pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari sekretariat Desa dan kepala-kepala Dusun. Pelaksanaan administrasi Desa dilaksanakan oleh sekreteriat Desa dan kepala-kepala urusan yang merupakan staf pembantu Kepala Desa dalam menjalankan hak wewenag dan kewajiban Pemerintah Desa. Sekertaris Desa sekaligus menjalankan tugas dan wewenang Kepala Desa sehari-hari apa bila kepala Desa berhalangan. Pemerintah Desa juga dilengakpi dengan Lembaga Musyawarah Desa yang berfungsi menyalurkan pendapat Masyarakat Didesa dengan memusyawarahkan setiap rencana yang diajukan Kepala Desa sebelum ditetepkan menjadi ketetepan Desa, (H. AW. Widjaja, 2002 : 4-5). 

Kepala Desa dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yang  terdapat sebagai berikut :

a.      Hak Kepala Desa :

Mengajukan pencalonan pengangkatan/pemberhentian Perangkat Desa kepada Pejabat yang berwenang mengangkat sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan, menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan, Mengatur tata tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pembangunan Desa, sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku, Mewakili Desanya dalam rangka kerja samam dengan Desa atau Kelurahan lain.

b.     Wewenang Kepala Desa :

Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, menggerakan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, melaksanakan pungutan terhadap masyarakat Desa baik berupa uang maupun benda dan atau barang untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan memperhatikan keadaan Sosial Ekonomi masyarakat Desa yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, Melaksanakan pembinaan dan pengembangan Adat Istiadat di Desanya, Menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Desa dan kebijaksanaan Pimpinan Pemerintahan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan   perundang – undangan yang berlaku.

c.      Kewajiban Kepala Desa :

Melaksanakan tertib Administrasi Pemerintahan ditingkat Desa sesuai dengan peraturan   perundang-undangan yang berlaku, Melaksanakan pembangunan dan pembinaan masyarakat, Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi – organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa, Menggali dan memelihara sumber – sumber pendapatan dan kekayaan Desa, Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Masyarakat di Desa yang bersangkutan, Melaksanakan Keputusan – Keputusan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Menyelesaikan perselisihan – perselisihan yang terjadi di desa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Menyusun Rencana Program Kerja Tahunan dan Program Kerja Lima Tahunan sebagai dasar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, Menyusun Rencana Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Memberikan pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala daerah melalui camat, Memberikan keterangan pertanggung jawaban kepada Lembaga Musyawarah Desa.

(http://www.malukutenggarakab.go.id/index.php/perda/perda-tahun-1992/hak wewenang-dan-kewajiban-kades-atau-lurah. Hak, Wewenang dan Kewajiban Kades atau Lurah, di akses tangal 22 februari 2011).

Menurut H.AW. Widjaja (2002) bahwa kepala Desa memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam memimpin Masyarakat yaitu:

a.      Hak Kepala Desa

·        Mengajukan pencalonan perangkat Desa kepada Pejabat yang berwenwng.

·        Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan.

·        Menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Desanya.

·        Mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa.

·        Mewakili Desany dalam rangka kerja sama.

b.     Wewenang Kepala Desa

·         Menyelenggarakan rapat Lembaga Musyawarah Desa.

·         Menggerakkam partisipasi Msyarakat dalam pembangunan.

·         Menumbuhkan dan mengembangkan serta membina jiwa gotong royong Masyarakat.

·         Melaksanakan pembinaan dan pembangunan adat istiadat.

·         Menetapkan keputusan Kepala Desa sebagai pelaksaan dari keputusan Desa.

c.      Kewajiban Kepal Desa

·         Melaksanaka tertib administrasi pemerintahan ditingkat Desa.

·         Melaksanakan pembangunan dan Masyarakat.

·         Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi Kemasyarakatan.

·         Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan.

·         Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan Masyaarakat, (H. AW. Widjaja, 2002 : 45).

BAB III

MATODE PENELITIAN

Dalam setiap penelitian terlebih dahulu dirumuskan tujuan penelitian. Penelitian sebagai suatu kegiatan yang bertujuan dan mempunyai kaitan erat dengan metodologi penelitian untuk mencapai tujuan sebab kebenaran hasil yang diperoleh banyak bergantung pada metode yang jelas dan pasti maka nilai ilmiah yang diperoleh perlu diragukan dan disangsikan kebenarannya.

Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia, ingin mencari sebab dari berbagai akibat sesuai dengan yang dikemukakan seorang ahli bahwa “Penelitian adalah suatu kerja yang dirancang dan diarahkan guna untuk memecahkan suatu masalah tertentu”. Pemecahan tersebut bisa jadi berupa jawaban terhadap suatu masalah, juga bisa jadi dalam rangka menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel yang menjadi fokus suatu penelitian,(Sanafiah Faisal, 1981 : 19 )

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Metode Penelitian adalah cara yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mencari data hasil penelitian, dimana data tersebut hanya didapat dalam pelaksanaan penelitian. Dengan tujuan agar hasil data yang didapat akurat dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.

A.  Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu studi yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menjelaskan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung pada saat penelitian tanpa menghiraukan sebelum dan sesudahnya, (Ridwan, 2005 : 207). Data yang diperoleh kemudian ditafsirkan dan disimpulkan.

Pendekatan yang digunakan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu proses penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya prilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain’ secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah, (Lexy J. Moleong, 2010 : 06).

B.    Pemilihan Lokasi Penelitian

1.      Alasan Peraktis

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur yaitu karena peneliti pernah tiinggal selama + 12 tahun. Jadi peneliti telah banyak mengenal dan mengetahui tentang masyarakat Desa Korleko. Sehingga peneliti merasa termotivasi untuk mengadakan penelitian dengan mengkaji berlangsungnya proses pemerintah Desa Korleko.

2.      Alasan Teoritis

Alasan peneliti memilih lokasi di Desa Korleko yaitu banyaknya masyarakat Korleko yang membung sampah di pinggir jalan atau di saluran-saluran air yang bisa menggangu kenyamanan masyarakat yang lain, melihat situasi seperti ini maka kepala Desa Korleko membuat program untuk kebersihan Desa korleko, dengan tujun Desa Korleko bersih dari sampah-sampah yang berserakan.

Terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu “manakah yang lebih dominan antara kekuasaan dan wewenang ketika Kepala Desa Korleko menjalankan kepemimpinannya, untuk itu peneliti mengkaji salah satu program Kepala Desa Korleko yaitu “kebersihan Desa korleko”, jadi judul yang peneliti angkat sangat berkaitan dengan lokasi penelitian ini.

C.  Subyek Dan Obyek Penelitian

 Sesuai dengan judul yang peneliti ajukan dalam proposal ini yaitu “Kepala Desa : antara kekuasaan dan wewenang (Studi Kasus di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur) maka subyek penelitian ini adalah Kepala Desa Korleko yang menjabat dari tahun 2001-2012, dan data yang bersumber dari Kepala Desa Korleko merupakan kunci utama untuk mendapatkan data-data yang di butuhkan peneliti.

Sedangakan obyek dalam penelitian ini adalah proses berlangsungnya sistem pemerintahan Desa Korleko.

D.   Teknik Pengumpulan Data

1.     Observasi

Menurut Marshall, dalam sugiyono (2010) menyatakan melalui observasi penelitian belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Sedangkan pada penelitian ini peneliti ingin mencoba menggunakan salah satu bentuk observasi yaitu observasi partisipatif oleh Sanafiah Faisal dalam Sugioyono (2010) maksudnya adalah penelitian akan menggunakan observasi partisipasi pasif (passive participation).

Observasi partisipasi pasif disini  peneliti terlibat secara tidak langsung dengan kegiatan sehari-hari orang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data penelitian sambil melakukan pengamtan. Jadi, dalam hal ini peneliti akan datang ketempat kegiatan orang yang akan diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian penulis melaksanakan observasi dengan cara terjun langsung kelapangan, namun masih dalam kondisi yang terbatas.

Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsng terhadap obyek penelitian yaitu proses berlangsungnya tujuan pemerintah Desa Korleko (antara kekuasaan dan wewenang).

2.     Wawancara

Merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam melaksanakan kegiatan observasi untuk memudahkan penulis yang sekaligus berperan sebagai peneliti dalam mengetahui kondisi objek yang diteliti. Wawancara yaitu dengan bertanya langsung pada informan yang dapat memberikan jawaban yang sesusai dengan data yang diperlukan (Husnul Khatimah, 2004 : 25).

Adapun teknik wawancara yang akan penulis digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak berstruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunkan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis dan lengkap untuk mengumpulkan data, dan yang digunkan hanya beberapa garis-garis besar permasalahnnya saja.

Adapun lokasi yang akan digunakan sebagai tempat melakukan wawancara adalah dirumah para informan yang berlokasi di Desa Korleko, dimana informan-informan ini adalah Masyarakat Desa Korleko Induk, dan mengambil sebanyak mungkin informasi yang bersifat holistik kontekstual yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

3.     Studi Literatur / Dokumentasi

Studi literatur merupakan teknik atau cara yang digunakan oleh peneliti dalam menambah data agar lebih akurat karena teknik ini digunakan untuk mencari bahan-bahan tambahan dari dalam buku-buku dan dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan pembahasan. Adapun yang dimaksud dengan dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Anselm Strauss & Juliet Corbin, 2009).

Berdasarkan hal di atas, dalam penelitian ini penelti juga menggunakan sumber-sumber kepustakaan, foto-foto, profil desa dan surat kabar yang terkait dengan masalah kepemimpinan kepala desa dengan cara terjun langsung kelapangan, guna memperkaya data-data yang relevan dengan pokok kajian penelitian.

E.       Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Banyak hasil penelitian kualitatif diragukan kebenarannya karena beberapa hal, yaitu subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian kualitatif, alat penelitian yang diandalkan adalah wawancara dan observasi mengandung banyak kelemahan ketika dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol, dan sumber data kualitatif yang kurang credible akan mempengaruhi hasil akurasi penelitian. Oleh karena itu, dibutuhkan beberapa cara menentukan keabsahan data dan cara yang diambil peneliti yaitu: Konfirmabilitas yaitu apakah hasil penelitian dapat dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan.

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan Triangulasi. Tringulasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik pengumpulan data. Teknik triangulasi ini bertujuan untuk menguji kredebilitas data yaitu mengecek kredebiltas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi atau sebaliknya.

F.   Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data penulis menggunakan teknik analisis kualitatif-deskriptif, dimana penelitian deskriptif ini adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat-sifat populasi tertentu (Yatim Riyanto, 2001 : 23). Peneliti menggunakan analisa studi kasus yang dimana peneliti meneliti kebenaran dari kasus yang diteliti.

Setelah data terkumpul maka tahap selajutnya adalah menganalisis data. Tujuan menganalisis data menyempitkan dan membatasi penemuan-penemuan sehingga nanti menjadi suatu data yang teratur serta tersusun lebih berati, sistematis lebih bermakna. Jadi proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan tentang rumusan dan hal-hal yang di peroleh didalam penelitian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DESA KORLEKO

A.    Letak Geografis Desa Korleko

1.      Letak dan Batas Wilayah

Desa korleko terletak pada ketinggian 33 – 45 meter dari permukaan laut dengan batas-batas sebagai berikut :

-          Sebelah Utara        : Wilayah Desa Tirtanadi dan Desda Kerumut

-          Sebelah Selatan     : Wilayah Kelurahan Ijobalit

-          Sebelah Timur       : Selat Alas

-          Sebelah Barat        : Wilayah Desa Lenek / Wanasaba / Mamben

Luas wilayah Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji 919,11 ha. Yang meliputi lahan sawah seluas 133 ha, perkebunan seluas, 700 ha, selebihnya seluas 86,11 ha, adalah lahan pemukiman dan fasilitas umum lainnya. Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji menunjukan penampakan miring dari barat kearah timur dengan 0-15⁰  atau terletak pada ketinggian 33 – 45 meter dari permukaan laut. Jarak orbitrasi kepusat pemerintahan kecamatan 13 kilometer dengan jarak tempuh menggunakan transportasai darat rata-rata 23 menit. Jarak tempuh kepusat pemerintah kabutaten 12 kilometer dan dapat ditempuh dengan rata-rata 21 menit dengan mengunakan transportasi darat, sedangkan jarak tempuh ke pusat pemerintah Provinsi sekitar 63 kilo meter dapat ditempuh 100 menit dengan alat transfortasi darat.

Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji beriklim tropis yang dipengaruhi oleh tekanan udara pada garus katulistiwa dan angina dari arah utara dan selatan. Rata-rata cura hujan pada tahun 2010 adalah 1861 mm denga 6 bulan basah. Selama lima tahun terakhir curah hujan cukup fluktuatif. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November dan Desember. Jumlah hari-hari hujan pada musim hujan juga berbeda-beda.

2.      Penduduk

Jumlah penduduk Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur pada tahgun 2009 sejumlah 10.746 terdiri dari 5.257 jiwa laki-laki dan 5.489 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.596 KK. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2010jumlah Penduduk Desa Korleko mengalami peningkatan diman  pada tahun 2009 tercatat sejumlah 10.746 pada tahun 2010 menjadi 10.852 jiwa yang terdiri dari 5.320 jiwa laki-laki dan 5.532 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 3.650

3.      Sosial

Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dalam rangka lebih meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat, kualitas derajat kesehatan masyarakat, kualitas pengamalan pemahaman terhadap ajaran agama serta memelihara budaya dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini dibuktikan dengan telah banyak dibangunnya sarana dan prasarana penunjang yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan sumber daya manusia seutuhnya.

Sarana dan perasarana pendidikan dan kesehatan dari tahun ke tahun cukup menggembirakan,dan cukup memadai. Peran serta masyarakat yang cukup tinggi dalam rangka mensukseskan program-program di bidang pendidikan dan kesehatan, hal ini tercermin dari adanya 12 unit posyandu (10 Unit Posyandu Balita dan 2 Unit Posyandu Lansya ), 1 unit puskesmas dengan 2 Dokter, tenaga bidan 4 orang, 2 para medis dan dukun terlatih sebanyak 3 orang.

Keikut sertaan ber KB masyarakat Desa Korleko sampai saat ini telah menunjukan perkembangan yang menggembirakan hal ini dapat dilihat dari jumlah Akseptor KB Tahun 2010 sebanyak 1.346 pasangan (63,8%) dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) sebanyak 1.984. dan Wanita Usia Subur (WUS) 2.835 orang.    

4.      Angkutan dan Komunikasi

Ankutan dan komunikasi merupakan sarana yang sangat penting bagi masyarakat di Desa Korleko terutama sarana transportasi untuk mengankut hasil bumi, namun sarana tersebut masih kurang, disini dapat di gambarkan jumlah sarana transportasi berupa Truk Mini 17 buah, pick Up 3 buah, sedan atau lain jenisnya 14 buah, sepeda motor 1.324 buah, sepeda 145 buah, Cidomo 8 buah, untuk sarana transportasi laut, perahu / sampan 7 buah. Sedangkan sarana komunikasi berupan ponsel 2.426 buah, Pesawat Televisi 584 buah, Radio 72 buah dan Antena parabola 42 unit.   

5.      Sistimatika pembahasaan indikator

Ada beberapa indikator perkembangan pembangunan pembanguna di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur selama tahun 2009 dan 2010 yang dituangkan dalam buku profil diantaranya sebagai berikut :

1.      Pendidikan Masyarakat

2.      Kesehatan Masyarakat

3.      Ekonomi Masyarakat

4.      Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

5.      Partisipasi Masyarakat

6.      Pemerintahan 

7.      Lembaga Kemasyarakatan

8.      Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

9.      Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh Desa (BAZISDES) 

10.  Posyandu

11.  Perpustakaan Desa

12.  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B.     Sejarah Singkat Desa Korleko

Desa Korleko trmasuk Desa asli yang telah ditempati / di huni penduduk secara turun temurun, dari satu generasi ke generasi berikutnya sejak ratusan tahun yang lalu. Wilayah pemukiman penduduk terletak antara 1,5 sampai 3 km. dari tepi pantai (Selat Alas ) kearah barat. Penduduknya dapat dikategorikan homogen.

Setelah pemekaran Kecamatan sejak tahun 2000 Wilayah Desa Korleko berada pada Wilayah Kecamatan Labuhan Haji dan pada awalnya Wilayah Desa Korleko terdiri dari 12 (dua belas) wilayah dusun dan pada tahun 2009 telah dimekarkan menjadi Desa tiranadi sehingga Desamkorleko menjadi 9 wilayah Dusun.

1.      Tahun Berdiri

Karna tidak ada data yang pasti mengenai berdirinya Desa Korleko, maka untuk menetapkan tahun berdirinya hanya dapat diperkirakan saja dari cerita secara turun temurun, yaitu kira-kira pada abat ke 17 Mashi Desa ini sudah ada, dapat dibuktikan sebagai hal berikut ;

a)      Adanya  sejumlah makam / kuburan tua diwilayah Gubuk pande yang menurut cerita, bahwa makam tersebut sudah berisia 300 sampai 700 tahun.

b)      Cerita perpindahan sebagai penduduk Desa Lombok Tengah ( Desa waja Geseng) kewilayah Kadus Daesan Leko’. Perpindahan tersebut dilator belakangi adanya siat peraya saat itu ( pertempuran antara kerajaan Bali dan Lombok ) sehinga mereka pindah ( Raturan).

2.      Bahasa

Bahasa ssasak yang hidup di Desa Korleko terdiri dari dua macam dialek yaitu;

a)      Dialek Sasak asli atu pengaruh dialek Desa tetangga hampir tidak bersua.

b)      Dialek antar gubupun terdapat dialek yang berbeda, misalnya antara bubuk timuk, Gubuk Baret, Dasan Baru dan Dasan Leko’.

3.       Asal Usul Nama Desa Korleko

Karena terbatasnya data sedangkan kisah dan hikayat-hikayat masih simpang siur, maka disini sapat dipetik 3 pendapat yaitu ;

a)      Nama Korleko diambil dari nama pendekar Desa ini, yang dipercayai sebagai pemula / pelopor yang bernama “RADEN KORDEO” karna namanya sudah dikenal maka lama kelamaam Desa ini dinamakan desa Kokrleko.

b)      Koeleko berasal dari bahasa Sasak “Guar” yang berate lebar atau luas dan “leko” yang artinya tanaman sirih, yang maksudnya bahwa pada awal mulanya wilayah ini merupakan daerah peladang tanaman sirih yang begitu luas sehingga penduduk Desa ini disebut “orang gur lokok” ( Orang / peladang sirih yang luas ). Dan diakui pada tahun 60an kebanyakan penduduk berkebun dan berladan sirih sebelum lahan kebun mereka berubah menjadi lahan / kebun kelapa.

c)      Desa korleko berasal dari kata “ Guar dan lekok” guar aratinya luas dan lebar, dan kata “lekok” artinya lekukan, limbah atau ngarai yang maksudnya Desa yang luas limbah atau ngarainya atau bisa juga tanah datar yang berlimbah atau berngarai, yang memang kenyataan geografisnya seperti ini.

4.      Keadaan / Karakter Penduduk

Sifat penduduk pada umumnya taat menjalankan ajaran agama, karna seluruh penduduk Korloko memeluk Agama Islam yang merupakan  mayoritas penduduk Korleko asli.

Secaara garis besarnya mereka mempunyai sifat-sifat sebagai berikut;

a)      Komunikataif

b)      Sifat tolong menolong masih hidup hal ini dapat dilihat apabila ada tetangga atau masyarakat yang mendapat musibah sakit atau kematian.

c)      Jarang yang mau pergi merantau dan atau di transmigrasikan kepulau lain, bahkan sebelum tahun 60an, ikatan perkawinan masih kuat tidak boleh kawin keluar Desa dan kebanyakan kawin atau dinikahkan dengan tetangga atau yang masih ada hubungan kerabat ( keluarga / misan atau sepupu ).

d)     Sangat mengandalkan hasil pertanian bercocok tanam dan berkebun.

e)      Jarang mengandalkan ( menggantungkan hidupnya hasil laut ) meskipun wilayahnya dekat dengan pantai.

f)       Tidak terkurung oleh adapt ( rujukan semuanya pada agama ).

g)      Masih lebih memilih damai dari pada sengketa, hal ini dapat dilihat tidak pernah terjadi bentroran pisik.

h)      Dalam musyawarah, tokoh agama, tokoh masyarakat bersama pemerintah selalu saling tukar pendapat dan keputusan diselesaikan secara demokrasi.

i)        Cepat menerima perubahan ( inovataif ) terhadap hal-hal yang mendatangkan manfaat.

j)        Setatus kekuasaan kaum bapak ( pria ) dan kaum ibu ( wanita ) tidak jauh berbeda.

k)      Dalam pembagian harta warisan, ketentuan agama ( hukum faraid ) lebih banyak diikuti.

l)        Kaum pria jarang berpoligami.

5.      Yang Pernah Menjadi Pimpinan Desa Korloko

Mereka yang tercatat pernah memimpin / menjadi kepala Desa korleko adalah sebagai berikut ;

a)      Raden Sutaman                                         : Tahun 19….s/d 1918

b)      Lalu Muhammad Saleh                             : Tahun 1919 s/d 1929

c)      Lalu Demung ( H. L. Muhtar )                 : Tahun 1930 s/d 1954

d)     Mq. Mukdas ( H . L. Samsul Hakim)       : Tahun 1955 s/d 1960

e)      Haji Najamudin                                         : Tahun 1961 s/d 1978

f)       H. Ahmad Zen                                          : Tahun 1979 s/d 1993

g)      H. Mustakim, BA, SH                              : Tahun 1994 s/d 1999

h)      Ihsan Latif, SH                                         : Tahun 2001 s/d sekarang

           

C.     Tinkat Perkembangan

Implementasi dari Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana diubah dengan Undang-undan Nomer 8 Tahun 2005 dan Undang-undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur telah diambil sebagai langkah kebijaksanaan termasuk pada aspek / bidang pemerintah.

Langkah-langkah kebijaksanaan tersebut antara lain melipulti Pendidikan Masyarakat, Kesehatan Masyarakat, Ekonomi Masyarakat, Keamanan dan Ketertiban, Partisipasi masyarakat, Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakat, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh Desa (BAZISDESA), Posyandu, Perpustakaan Desa dan Pajak Bumi Bangunan (PBB), semua kebijakan yang di ambil itu brtujuan untuk memperlancar jalanya pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan serta untuk mempercepat pengembangan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan.

1.      Pendidikan Masyarkat

a)      Tingkat pendidikan

Pendidikan merupakan aspek penting bagi pembangunan Bangsa, karma hampir semua Bangsa menempatkan pembangunan pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan Nasional, sumber daya manusia bermutu yang merupakan produk pendidikan merupakan kunci keberhasilan pembangunman suatu Negara. Pada biudang pendidikan, di Desa Korleko jumlah penduduk yang menamatkan sekolah baik dari tingkat Sekolah Dasar maupun Sekolah Menengah Atas mengalami peningkatan yang cukup signifikan rta-rata diatas 10%, sementara itu jumlah pendudukl buta aksara terjadi penurunan sekitar 425 orang (72%) dari 585 orang pada tahun 2009 menjadi 160 orang pada 2010. penurunan jumlah buta aksara ini selain dituntaskan lewat program keaksaraan fungsional juga dilaksanakan secara swadaya oleh Pemerintah Desa bersama PKK bekerja sama dengan PKBM “DARUL HIKMAH” Desa Korleko. 

b)      Bajar 9 tahun dan angka putus sekolah

Sebagai warga masyarakat yang baik harus ikut berpartisipasi dalam mendukung Wajib Belajar 9 Tahun, karna sangat baik untuk kesadaran dan tanggung jawab masyarakat terhadap masa depan generasi penerus Bangsa. Wajar 9 tahun merupakan salah satu program yang gencar di galakan, program ini mewajibkan setiap warga Negara untuk berssekolah seslama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar yaitu dari tingkat SD / MI hingga kelas 9 SMP / MTs. Karna itu Pemerintah Desa Krleko terus berupaya memberikan pemahaman kepada warga masyarakat, sehingga pada saatnya nanti melalui belajar 9 tahun ini, jumlah anak putus ssekolah dapat dikurangi dan juga sebagai setrategi untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Angka Partisipasi Sekolah (APS) sebagai salah satu instrumen pengukur dari kebijakan umum pembangunan bidang pendidikan berdimensi luas. APS SD / SLTP dapat digunakan kerja program Wajardikdas 9 Tahun, sebaran APS menurut kelompok umur / jejnjan juga secara tidak langsung mencerminkan situasi umum sumber daya manusia (SDM) suatu wilayah. Bagi Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur kemajuan dalam hal diatas memang terjadi dalam wujud yang bervariasi.   

c)      Prasarana Pendidikan

Pendekatan pembangunan fisik  dalam kerangka pembangunan pendidikan sejak awal ditujukan untuk meningkatkan akses pelayanan pendidikan sekaligus pemerataan pendidikan disemua wilawah. Dampak positif dari pendekatan diatas ditambah partisipasi nyata masyarakat dalam penyediaan fasilitas pendidikan khususnya untuk sekolah-sekolah swasta.kondisi ini dapat menampung peserta didik bahkan untuk jangka lama, asal sekolah-sekolah swasta diberdayakan untuk kesetaraan dengan sekolah-sekolah negeri.

Jenjang pendidikan yang ada di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, pada tahun 2009 sebanyak 14 penyelenggaraan diantaranya SD / sederajat 9 unit, SMP / sederajat 5 unit dan SMA / sederajat 3 unit. Dalam rangka mendukung tinkat pendidikan masyarakatnya disamping jalur pendidikan formal, dilaksanakan juga melalui jalur pendidikan non formal yaitu melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang di kelola oleh  PKBM DARUL HIKMAH, PAUD dan melalui TPA / TPQ yang berada dimasing –masing Dusun.

Sebagai gambaran tentang pendidikan masyarakat di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, dapt dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Kondisi Pendidikan Masyarakat di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 – 2010.

No	Indikator	Sub Indikator	2009	2010	Perkembangan (%)
1	Tingkat  pendidikan penduduk penduduk usia 15 tahun keatas	1.Penduduk buta huruf	585 orang	160 orang	-27
		2. Penduduk tidak tamat SD / sederajat	97 orang	85 orang	-1,2
		3. Penduduk tamat SD / sederajat	1.333 orang	1.543 orang	2,1
		4. Penuduk tamat SLTP / sederajat	538 orang	738 orang	20
		5. Penduduk tamat SLTA / sederajat	319 orang	379 orang	6
		6. Penduduk tamat D1	5 orang	5 orang	0
		7. Penduduk tamat D2	62 orang	62 orang	0
		8. Penduduk tamat D3 dan S1	207 orang	328 orang	2,1
2	Wajib belajar 9 tahun dan angka putus sekolah	1.Penduduk usia 7-15 tahun	2.017 orang	2.138 orang	1,75
		2.Penduduk usia 7-15 tahun masih sekolah	2.017 orang	2.138 orang	1,75
		3. Penduduk usia 7-15 tahun putus sekolah	0	0	0
3	Prasarana pendidikan	1. SLTA / sederajat	2 buah	2 buah	0
		2. SLTP / sederajat	5 buah	5 buah	0
		3. SD / sederajat	9 buah	9 buah	0
		4. Lembaga pendidikan Agama	7 buah	7 buah	0
		5. Lembaga pendidikan non formal	8 buah	8 buah	0

   

2.      Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan masyarakat yang prima dan dinamis merupakan tujuan dari upaya pembangunan bidang kesehatan hal ini akan terwujud apabila segenap sasaran berinteraksi aktif dan positif terhadap [rogram-program / kegiatan pembangunan dalam bidang kesehatan. Dan untuk mewujudkan hal diatas ksediaan sarana / fasilitas kesehatan yang memadai menjadi salah sastu faktor penentu. Keberadaan fasilitas kesehatan di Desa Korleko dari segi lokasi untuk akses kunjungan sejsuh ini cukup memadai. Kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan cukup tinggi, hal ini dibuktikan dengan tingginya pemanfaatan karna kesehatan yang ada oleh asyarakat.

Untuk lebih jelasnya masalah kesehatan di desa korleko, dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini.

Tabel 2

Kesehatan Masyarakat di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2009 – 2010

No	Indikator	Sub indikator	2009	2010	Perkembangan (%)
1	Kematian bayi	1. jumlah bayi lahir	215 orang	210 orang
		2. jumlah bayi mati	3 orang	5 orang
2	Gizi dan kematian balita	1. Jumlah balita	1.721 org	1.017 org
		2. jumlah balita bergizi buruk	3 orang	2 orang
		3. jumlah balita bergizi baik	1.430 org	775 orang
		4. jumlah balita mati	-	-
3	Cakupan imunisasi	1. cakupan imunisasi polio	442 orang	518 orang
		2. cakupan imunisasi DPT – 1,2,3	448 orang	533 orang
		3. cakupan imunisasi BCG	496 orang	496 orang
4	Angka harapan hidup	Angka harapan hidup
5	Cakupan pemenuhan kebutuhan air bersih	1. Total RT dapat akses air bersih	2.194 RT	2.297 RT
		a. pengguna air sumur pompa	1 RT	1 RT
		b. pengguna air sumur gali	1.801 RT	1.843 RT
		c. pengguna PAM	250 RT	275 RT
		d. penguna perpipaan	100 RT	178 RT
		e. lainnya	42 RT	- RT
		2. RT tidak mendapat akses air bersih	838 RT	618 RT
6	Kepemilikan jamban	1. total rumah tangga punya jamban / WC	1.363 RT	1.458 RT	8,7
		2. total RT tidak punya jamban / WC	1.268 RT	2.198 RT	9,3
		3. pengguna MCK	0 RT	0 RT

3.      Ekonomi Masyarakat

Setiap masyarakat senantiasa menghendaki kesejahteraan dalam kehidupan, di Desa Korleko, meskipun setiap tahunnya terjadi pertumbuhan penduduk namun masih dalam batas kewajaran serta dapat dikendalikan dengan adanya program keluarga berencana. Pengendlian kependudukan ini masih terus dilaksanakan untuk tahun-tahun selanjutnya sehingga perkembangan penduduk setiap tahun dapat memberikan kontribusi nyata bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Jumlah penduduk usia kerja (15 – 56 ) pada tahun 2010 sekitar 56,6% atau sebanyak 5.189 jiwa, sangat berpengaruh besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat disbanding dengkan dengan jumlah penduduk usia kerja pada tahun 2009 sebanyak 5.064 jiwa, berati terjadi pertambahan sebesar 125 jiwa atau naik 12,5 %

Kegiatan perekonoian Didesa Korleko dalam dua tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup menggembirakan, dan berimplikasi bagi peningkatan pendapatan masyarakat. Kegiatan ekonomi masyarakat masih di dominasi oleh sektor pertanian, perkebunan dan sektor pertambangan. Sehingga sector pertambangan sudah dapat memberikan kontribusi pendapatan masyarakat dan penyerapan tenaga kerja.

4.      Keamanan dan Ketertiban

Dari segi keamanan dan ketertiban, Desa korleko cukup kondusif. Data ganguan Kamtibmas / kasus yang dilaporkan selama dua tahun terakhir sangat kecil sekali. Hal ini di karenakan kesadaran masyarakat untuk berprilaku hidup aman dan tentram sudah tebina dengan baik. Ha ini didukung juga dengan adanya kegiatan ronda dimasing-masing wilayah Dusun.

Sebagai gambaran keamanan dan ketertiban Desa korleko dapat diliat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Kondisi keamanan dan ketertiban desa korleko kecamatan labuhan haji kabupaten lombok timur tahun 2009 – 2010

No	Indikator	Sub Indikator	2009	2010	Perkembangan ( % )
1	Kasus Perkelahian	kasus perkelahian	3 kasus	1 kasusu	-
2.	Pencurian dan perampokan	Kasus pencurian / perampokan	7 kasus	3 kasus	-
3	Partisipasi	Jumlah pos kamling	17 unit	17 unit	0,1

5.      Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dapat dilihat dan tingginya keterlibatan masyarakat dalam bidang politik (pemilihan umum), perencanaan pembangunan dan kegitan gotong royong.

Pada pemilihan presiden dan wakil presiden republic Indonesia tahun 2009, partisipasi masyarakat cukup tinggi. Dari jumlah penduduk usia wajib pilih sebanyak 7.631 orang, tercatatat yang menggunkan hak pilihnya sebanyak 6.750 orang dan yang tidak menggunakan hak pilihnya sebanyak 881 orang di karenakan berada diluar negeri sebagai TKI/TKW, meninggal, dan pindah Domisili.

Sedangkan dukungan masyarakat dalam kegiatan pembangunan di Desa Korleko Kecamatan Labuan Haji Kabupaten Lombok Timur, tercermin pada tingginya partisipasi masyarakat di semua sektor pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Hal ini tercermin pada tingginya tingkat kahadiran masyarakat dalam musyawarah Desa yang paling menonjol adalah masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan melalui gerakan jum’at bersih.

Kegiatan gotong royong masyarakat sangat menonjol terutama dalam pembangunan sarana peribadatan, madrasah dan kegiatan sosial lainnya. Begitu pula dengan dukungan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan  pemerintah.

6.      Pemerintahan Desa

Dalam menjalankan roda Pembangunan dan Pembinaan Kamasyarakatan, Pemerintah Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dibantu oleh beberapa lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja antara lain:

1.      Lembaga Ketahan Masyarakat Desa (LKMD)

2.      Tim Penggerak  PKK

3.      Karang Taruna

4.      Pengurus/Remaja Masjid

5.      Badan Amil Zakat Infaq Dan Sodakoh Desa (BAZISDES)

6.      LPP Posyandu

7.      Bina Keluarga Balita (BKB)

8.      Badan Keswadayaan Masyarakata (BKM)

9.      Satuan Kemanan (Linmas/Hansip), dll

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan prima kepda masyarakat, aparat Pemerintah Desa merupakan ujung tombak/pelayanan terdepan pemerintah yang berhadapan langsung dari itu maka keberadaannya dalam arti dari segi jumlah / kuantitas aparat, keahlian / kecakapan / keterampilan dari segi kualitas / pendidikan seyogyanya memadai.

Untuk lebih jelasnya formasi struktur perangakat pemerintahan Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur sebagai tabel berikut:

Tabel 4

Pegawai/Perangkat Pemerintah Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur Tahun 2011

No	Nama Jabatan	Pejabat	Pendidikan
1	Kepala Desa	Ikhasan Latief, SH	S1
2	Sekretarsi Desa	Khairumanadi, S.Ag	S1
3	Kaur Pemerintah	Azharudin	SLTP
4	Kaur Pembangunana	H. Juplan	SLTP
5	Kaur Keuangan	Mastruri	SLTP
6	Kaur Kesra	Alfian Syarif, S.IP	S1
7	Kaur Trantib	Pahri	SLTA
8	Kaur Umum	Yufi Afriani,SE	S1
9	Staf Operator Komputer	Khairul Wadi, SH	S1
10	Staf Umum / Pekemik	A. Saufan	SD
11	Kadus Gb. Baret	Gufran	SMA
12	Kadus Gb. Masjid	Ibnu Arwan	SMA
13	Kadus Gb. Pande	Nasir	SD
14	Kadus Gb. Lauk	Lalu Idris	SLTP
15	Kadus Gb. Pedaleman	H. Lalu Gibral Faisal	SLTP
16	Kadus Gb. Timuk	A. Sahurun	SD
17	Kadus Gb.Lembak	Abdul Hanan	SLTP
18	Kadus Gb. Dasan Baru	Abdul Salim	SLTP

7.      Lembaga Kemasyarakatan

Keberadaan lembaga kemasyarakatan disamping sebagai mitra bagi Pemerintah Desa sekali gus sebagai wadah bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan lainya, dengan demikian diyakini akan terjadi suatu bentuk intraksi, sharig dan sinergi yang akan pemperkaya khasanah kinerja Pemerintah Desa secara keseluruhan.

Dengan berbagai pertimbangan dan tuntutan kebutuhan masyarakat serta untuk mendukung lancarnya kegiatan pembangunan di Desa Korleko, pada tahun 2011 dapat diinventarisir jumlah lembaga kemasyarakatan sebanyak 62 buah yang meliputi;

1)      Organisasi Perempuan seperti : PKK, Muslimat NW dan dan kelompok Dasawisma

2)      Organisasi Pemuda seperti : Klup-klup olah raga, perkumpualn seni, perkumpulan remaja dimasin-masing Dusun / Gubuk dan perkumpulan remaja masjid.

3)      Organisasi profesi seperi : kelompok tani, perkumpulan ojek.

4)      Organisasi Bapak seperti : kelompok selakaran dan kelompok hijziban, zikir / syafaatul ihwan.

5)      LKMD

6)      Karang Taruna.

7)      Lembaga Adat seperti : banjar kematian, banjar kematian, P3A, drumband, Qasidah dan lain-lain.

8.      Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga

Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) merupakan gerakan pembangunan masyarakat yang yumbuh dari bawah dengan perempuan sebagai motar pengeraknya dalam rangka membangu keluargasejahtera sebagai unit / kelompok kecil dalam masyarakat. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dalam pembanguna di Desa korleko banyak didukung dengan keberadaan tim pengerak PKK Desa. Bentuk keterlibatan TP PKK Desa adalah dalam implementasi 10 pokok PKK dan penataan organisasi PKK.

Tabel 5

Perkembangan kegiatan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Desa Korleko Kecamatan Labuhan Hji Kabupaten Lombok Timur tahun 2009 dan 2010

No	Indikator	Sub indikator	2009	2010	Perkembangan (%)
1	Realisasi 10 program pokok	1. penghayatan dan pengalaman pancasila	2 Keg	4 Keg
		2. gotong royang	20 Keg	24 Keg
		3. pangan	2 Keg	4 Keg
		4. sandang	1 Keg	2 Keg
		5. perumahan dan tatalaksana rumah tangga	2 Keg	3 Keg
		6. pendidikan dan keterampilan	5 Keg	6 Keg	0
		7. kesehatan	6 Keg	8 Keg	60
		8. pengembangan kehidupan berkoperasi	1 Keg	2 Keg	50
		9. pelestarian lingkungan hidup	2 Keg	3 Keg	0
		10. perencanaan sehat	23 Keg	29 Keg	0
2	Organisasi PKK	kelengkapan
		Kelompok kerja	Ada	Ada
		Kelompok dasa wisma	Ada	Ada

9.      Badan Amil Zakat Infak dan Sodakoh Desa (BAZISDESA)

Keberadaan Lembaga Zakat Infak dan Sodakoh sebagai implementasi perhatia kepada kaum Du’afa ( fakir miskin Anak Yatim Piatu serta Orang Tua Jompo ) adalah tanggung jawab kita bersama baik sebagai masyarakat biasa lebih-lebih masyarakat menengah keatas.

Lembaga sosial kemasyarakatan seperti BAZISDESA Desa Korleko memberika basis yang cukup penting terhadap peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu (fakir miskin, Anak Yatim Piatu serta Orang Tua Jompo).

Kegiatan program yang dilakukan selama ini melalui pengumpulan zakat, infak dan sodakoh mampu memberikan perhatian terhadap fakir miskin, anak yatim piatu dan orang tua jompo yang ada di Desa Korleko. Peran serta Pemerintah Desa bersama tokoh Agama dan tokoh masyarakat serta remaja mesjid secara terpadu dalam menggugah kesadaran masyarakat untuk membagkitkan semangat dan gairah mengeluarkan zakat infak  dan sodakohnya menunjukkan kemajuan yang sangat signifikan. Hal ini terbukti sejak awal terbentuknya BAZISDESA di Desa Korleko pada tahun 2005 sampai periode 2009-2010.

BAB V

PEMBAHASAN

A.    Kekuasaan Dan Wewenang Kepala Desa Korleko

kekuasasan yang didasarkan atas ketrampilan khusus, keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh Kepala Desa, dimana masyarakatnya  menganggap bahwa pemimpinnya mempunyai keahlian yang relevan dan yakin keahliannya itu melebihi keahlian mereka sendiri. Seseorang mempunyai kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Begitupun dengan wewenang yang dimiliki oleh seorang pemimpin / Kepala Desa untuk melakukan sesuatu atau memerintah masyarakatny untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Wewenang dan kekuasaan sebagai metode formal, dimana seorang pemimpin menggunakannya untuk mencapai tujuan bersama. Wewenang formal tersebut harus di dukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dan pengaruh informal.

Hak dan wewenag Kepala Desa adalah menyelenggarakan rumah tngga Desa, penyelenggara dan penanggung jawab di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya, kepala Desa dibantu oleh unsur setaf yaitu sekertaris Desa yang membawahi urusan pemerintah, urusan pembangunan, urusan kesra, urusan keuangan dan urusan umum.

Kekuasaan pun sangan dibutuhkan  untuk memperlancar jalannya program-program pemerintah Desa, karn tanpa kekuasaan maka kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa akan di remehkan oleh masyarakat. Akan tetapi kepala Desa menerapkan kekuasaanya dengan melalui pendekatan-pendekatan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat.

Kekuasaan dan wewenang yang di miliki oleh Kepala Desa Korleko sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan dan kesejahteraan mamasyarakat Desa Korleko. Kekuasaan dan wewenang tidak bisa terlepas dari kepemimpinan kepala Desa Korleko, karna tanpa kekuasaan dan wewenang maka sistem pemerintahan yang di jalankan akan menjadi kaku. Kekuasaan dan wewenang merupakan suatu hal yang penting sehingga pemimpin bisa menjalankan kepemimpinannya.

 Untuk menyelenggarakan pemerintahan kepala Desa membentuk Dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala Dusun, yang jumlah dan namanya sudah di sebutkan di atas dan merupakan unsur pelaksanaan Kepala Desa dalam wilayah kerja yaitu Dusun-dusun yang dipimpinnya. Kepala Desa Korleko memiliki cara tersendiri dalam menjalankan kepemimpinannya seperti halnya dalam kebersihan Desa, seperti fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu “kebersihan Desa korleko” .

Mengingat kebersihan pada suatu wilayah atau Desa sangatlah penting bagi masyarakat maka kepala Desa mewujudkan aspirasi masyarakat dengan menyediakan bak sampah kontainer sehingga masyarakat Desa korleko akan dengan mudah membersihkan lingkungan disekitarnya. Kepala Desa menginsrtuksikan kepada masyarakatnya untuk selau menjaga kebersihan lingkungannya agar terhindar dari penyakit yang berasal Dari sampah yang berserakan dilingkungannya.  

Partisipasi masyarakat juga mutlak diperlukan  untuk mendukung dan menjalankan segala bentuk kegiatan yang dibuat oleh pemimpin yakni kepala Desa Korleko. Segala bentuk kegiatan tersebut akan melalui kesepakatan antara Kepala Desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Dimana bentuk kegiatan tersebut akan diawasi oleh BPD, sehingga kegiatan yang dilakukan Desa tidak akan keluar dari aturan-aturan yang ada.

Demokratisasi di tingkat Desa lebih kritis menuntut kinerja kepala Desa lebih transparan dalam mengelola kebijakan Desa. Kelahiran Badan Perwakilan Desa (BPD) menjadi aktor baru pendorong demokrasi, yang mengurangi dominasi penguasa tunggal Kepala Desa. Masyarakat berharap bahwa kehadiran BPD menjadi dorongan baru bagi demokrasi desa, yakni sebagai penyalur aspirasi dan partisipasi masyarakat, pembuat kebijakan secara partisipatif dan alat kontrol yang efektif terhadap pemerintah Desa. Dengan adanya BPD di Desa telah membuat pemerintah desa lebih hati-hati dalam mebuat kebijakan.

Kepala BPD yang bernama Muji Kurniawan. S,Ag. 40, Gubuk Lauq (Kepala BPD dan Guru Madrasah), mengatakan :

“ketika Kepala Desa  mengajukan program harus bermusyawarah dengan Kadus, RT, LKMD, dan BPD, melalui musrenbangdes ( musyawarah rencana pembangunan Desa), dari situ kita satukan dengan program yang diajukan oleh masyarakat untuk dimasukan ke dalam musrenbangdes.”( wawancara tanggal 26 Mei 2011).

Kepemimpinan Kepala Desa Korleko  yang selama dua dekade mampu memimbing, mengarahkan dan menggerakkan potensi yang ada pada masyarakat untuk membangun diri sendiri denagan melalui pendekatan-pendekatan atau sosialisasi tentang tujuan dan manfaat program-program yang disepakati bersama  dengan Kadus, RT, LKMD, BPD dan Kepala Desa. Dengan memberikan pemahaman kepada masayarakat tentang tujuan dan manfaat program Kepala.   

B.     Dominan Antara Kekuasaan dan Wewenang Ketika Kepala Desa Korleko Menjalankan Kepemimpinannya

Kekuasaan dan wewenang senantiasa akan bejalan beriringan ketika seorang pemimpin menjalankan kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan titik sentral dan penentu kebijakan dari kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuasaan dan wewenang merupakan suatu pengaruh yang nyata. kekuasaan tanpa wewenang merupakan kekuatan yang tidak sah, kekuasaan harus mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat agar menjadi wewenang.

Seiring berjalannya sistem pemerintahan di Desa korleko tidak lepas dari kekuasaan dan wewenang Kepala Desa  yang membawa pengaruh besar terhadap masyarkat Desa korleko. Kekuasaan dan wewenang yang di pegang oleh kpala Desa korleko ternyata lebih mengutamakan wewenang dari pada kekuasaan dalam memimpin masyarakatnya. Ini dapat di lihat dalam proses berlangsungnya salah satu perogram kepala Desa yaitu “kebersihan Desa Korloko” yang dimana kepala Desa membimbing dan mengarahkan masyarakatnya untuk selalu menjaga kebersihan.

Ihasan Latief, SH (Kepala Desa Korleko) mengatakan :

 “setiap hari jum’at kita di Desa bergotong royong untuk bersama-sama membersihkan lingkungan dengan masayarakat, jika ada saluran-saluran air yang tersumbat akibat sampah, maka yang paling berperan penting adalah kadus-kadus di setiap dusun yang mengontrol masyarakat untuk membersihkannya.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ihasan Latief, SH, 4 Mei 2011)   

Kepala Desa Korleko lebih menampakan wewenangnya dalam memimpin masyarakat dari pada kekuasaannya, ini disebapkan karna masyarakat lebih tau dengan kejadian-kejadian diluar Desanya seperti aksi-aksi demonstrasi, bahkan kejadian-kejadian aksi demonstrasi di kota-kota besar juga sudah dilihat, jadi kepala Desa tidak bisa menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter atau yang bersifat memaksa, jika terjadi seperti itu maka masyarakat tentu akan melakukan perlawanan atau aksi demonstrasi.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu masyarakat Desa korleko yang bernama Samsul Hadi, 27, Desa Korleko Gubuk Lauq (suwasta).

“Di Desa korleko ini tidak bisa diterapkan system pemerintahan otoriter yang sifatnya memaksa, jika itu sampai terjadi maka kami dari masyarakat akan melakukan demonstrasi, seperti yang terjadi di berbagai daerah kamipun bisa melakukan hal yang sama.” ( wawancara tanggal 8 mei 2011 ). 

Dalam hal ini wewenang Kepala Desa dalam membimmbing dan mengarahkan masyarakat pada program Desa khususnya kebersihan Desa Korleko sangat antusias dalam mengikuti berlangsungnya kegiatan gotong royong yang diselenggarakan oleh Kepala Desa. Dengan adanya kegiatan gotong royong jum’at bersih masyarakat lebih merasa nyaman, apa lagi ditambah dengan bak sampah kontainer yang di sediakan oleh kepala Desa sangat membantu masyarakat karna dengan adanya bak sampah kontainer masyarakat tidak perlu jauh-jauh membuang sampah ke sungai atau membuangnya di sembarang tempat.

Kadus Gubuk lauq yang bernama Lalu Idris. 39. (Ketua Dusun Gubuk Lauq ), mengatakan :

“setiap hari jum’at kita bergotong royong untuk membersihkan lingkungan, dalam hal ini setiap ketua dusun dikerahkan oleh kepala Desa untuk membimbing dan mengarahkan kepada masyarakat dalam membersihkan linkungan disekitarnya.” ( wawancara tanggal 8 Mei 2011 ).

     

Dari penjelasan yang tadi dapat kita lihat bahwa Kepala Desa lebih dominan menggunakan wewenangnya dalam memimpin dari pada kekuasaannya. Wewenang formal tersebut harus di dukung juga dengan dasar-dasar kekuasaan dengan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat tentang tujuan dan manfaat program-program yang di jalankan Kepala Desa. Didesa Korleko memang tidak bisa diterapkan sistem pemerintahan yang otoriter.

Ihasan Latief, SH.  (Kepala Desa Korleko) mengatakan :

“pada zaman sekarng kita tidak bisa menerapkan sistem pemerintahan yang otoriter dalam memimpin masyarakat, karna masyarakat Desa Korleko sangat transparan dalam melihat berlangsungnya system pemerintahan di Desa.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Ihasan Latief, SH, 4 Mei 2011 )

Dengan adanya BPD masyarakat bebas menyalurkan aspirasinya, jadi kepala Desa tidak bisa sepenuhnya menggunakan kekuasaannya dalam memimpin. Akan tetapi kekuasaanpun sangat dibutuhkan untk memperlancar program-progranya, karena tanpa kekuasaan maka wewenang yang dipegangnya tidak akan berjalan dengan Baik. Untuk itu seorang pemimpin membutuhkan kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan pun harus mendapat pengakuan dari masyarakat agar menjadi wewenang.  

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A.    Kesimpulan

Dari semua isi skripsi tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa Kepala Desa Korleko lebih mengutamakan wewenang dari pada kekuasaan dalam memimpin masyarakatnya. Ini di sebapkan karna masyarakat sangat transparan dalam mengikuti berlangsungnya sistem pemerintahan di Desa Korleko dan masyarakat pun lebih keritis dalam menanggapi kebijakan-kebijakan Kepala Desa. Dari sini kita bisa lihat bahwa kepala Desa tidak bisa sepenuhnya menerapkan kekuasaan atau yang bersifat otoriter.

Di samping itu juga kehadiran BPD ( badan permusyawarahan Desa ) sangat dibutuhkan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat. Dengan adanya BPD maka kepala Desa akan dengan hati-hati dalam menjalankan kepemimpinannya, karna kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat akan ditentang atau melakukan perlawanan trehadap pemimpinnya. Untuk itu kepala Desa lebih mengutamakan wewenangnya dalam memimpin, akan tetapi kekuasaan pun sangat dibutuhkan untuk memperlancar program-program Desa. Seperti yang terlihat dalam salah satu program Desa yaitu kebersihan Desa korleko, dimana masyarakat sangat antusias dalam mengikuti belangsungnya program Desa. Jadi kepala Desa Korleko lebih dominan menggunakan wewenangnya dalam memimpin. 

B.     Saran

Melihat adanya berbagai macam permasalahan yang sudah di paparkan, maka penulis akan memberikan saran-saran sabagai bahan pertimbangan untuk menarik solusinya:

1. bagi masyarakat Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur dapat mengikuti sistem pemerintahan yang Demokratis dan tidak melakukan anarkisme.
2. untuk kepala Desa korleko dalam menggunakan kekuasaan dan wewenangnya dapat membangun dan mensejahterakan masyarakatnya  
3. kepada pera pembaca khususunya generasi muda dan kaum intelektual, di harapkan menjadi hasil penelitian ini sebagai tujuan sehingga tidak menerima segala sesuatu yang apa adanya, tetapi selalu bersifat kritis dan analisi.
4. kepada para peneliti lain, yang tertarik melakukan penelitian lanjutan disarankan agara hasil peneliti ini di manfaatkan sebagai bahan acuan dalam melakukan penelitian lanjutan yang lebih luas dan mendalam serta berusaha mengungkapkan hal-hal yang belum terungkap dalam penuilisan ini agar hasil penelitian lebih konfrehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Baugh, Graham. 2009. Teori Kekuasaan dan Wewenang dalam Kehidupan Sehari-hari. Diambil pada tanggal 23 juli 2010

http://evitadewiblogqu.blogspot.com/2009/10/teori-kekuasaan-dan-wewenang-dalam.html

Drs. RB Khtbi kayo , 2005. Kepemimpinan islam dan dakwah , Jakarta : Amzan.

Dr. prof. sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kualitatif. Kualitatif dan R & D, Bandung: CV ALFABETA.

Faisal, Sanafiah.2005. penelitian kualitatif, dasar dan aplikasi : YA3 Malang.

Huntington, Samuel P, 2004. Terib politik pada masyarakat yang sedang berubah, cetakan ke-2. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Hotimah, Husnul. 2004. Analisis Tingkat Pendapatan dan Pemenuhan Hidup Minimum di Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah. Skripsi tidak Terbitkan. Universitas Mataram,

Khairuddin. 2010. Wewenang kepemimpinan ditinjau dari Segi Sosiologi. Diambil pada tanggal 23 juli 2010.

http://khairuddinhsb.blogspot.com/2010/04/wewenang-kepemimpinan-ditinjau-dari.html

Lawang, Robert M. Z. 1994. Teori Sosiologi Klasik Dan Modern  Jilid II. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Moedjino, Imam, 2002. Kepemimpinan dan keorganisasian. Cetakan ke-1. Jogjakarta : UI Press

Ritzer, George, 2003. Sosiologi ilmu pengatahuan berparadigma ganda, cetakan ke-4, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Prof. Dr. Alam, Buchari, 2009. Metode dan teknik penyusunan proposal penelitia. Cetakan ke-2, Bandung : ALFABETA, CV.

Prof. Dr. Moeleong lexy j. M.A. 2010. Metodelogi peneitian kualitatif. Cetakan ke-27, Bnadung : PT. Remaja Rosda Karya

Prof. Drs. H .AW. Widjaja. 2002. Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan),Edisi I. Cetakan ke -3. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Riyanto, Yatim. 2001. Metode Peneliian Pendidikan, Surabaya : FIC.

Soekanto, Soerjono,2005.Sosiologi suatu pengantar, cetakan ke-38. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Struauss, Amselm & Corbin, Juliet. 2009. Dasar-dasr Penelitian Kualitatif. Cetakan ke-3. Yogyakarta :  PUSTAKA PELAJAR.

Profil Desa korleko.